Media Ruang Kabar.my.id

Prabumulih – Senin, 12 Januari 2026

Suasana tak biasa terjadi di Kantor DPRD Kota Prabumulih pada hari kerja, Senin (12/1/2026). Kantor wakil rakyat tersebut terpantau kosong tanpa kehadiran satu pun anggota dewan, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Peristiwa ini terungkap saat sejumlah anggota LSM AMPERA dan ORMAS Garda Prabowo mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih dengan tujuan menyampaikan aspirasi serta berharap dapat berdialog langsung dengan salah satu dari 30 anggota DPRD yang ada.

Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Tak satu pun anggota DPRD dapat ditemui.

“Kami sudah menanyakan langsung ke pihak protokol kantor dewan, tetapi mereka terlihat kebingungan. Sepertinya memang tidak ada satu pun anggota dewan yang berkantor hari ini,” ujar Doni, Ketua LSM AMPERA.

Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat mengherankan mengingat hari itu merupakan hari kerja aktif.

“Ini hari kerja. Kok bisa kosong? Harusnya ada anggota dewan yang stand by untuk menerima masyarakat,” tegas Doni.

Nada kecewa juga disampaikan oleh Sulaiman, Ketua Garda Prabowo yang akrab disapa Sulex.

“Saya sangat kecewa. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi, tapi tak satu pun anggota DPRD hadir. Padahal DPRD adalah wadah resmi penampung aspirasi rakyat, itu tugas utama mereka,” ujarnya.

Menurutnya, absennya seluruh anggota DPRD di jam kerja bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut komitmen moral sebagai wakil rakyat.

Kondisi ini dinilai berpotensi memicu spekulasi publik terkait tingkat kehadiran, kedisiplinan, serta keseriusan anggota DPRD dalam menjalankan amanah rakyat, mengingat DPRD memiliki fungsi strategis dalam pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Kekosongan anggota dewan di hari kerja seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik. DPRD seharusnya sigap dan hadir mengawal kepentingan masyarakat,” tambah Doni.

Sulex pun menegaskan bahwa situasi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen wakil rakyat.

“Jika benar tak ada satu pun yang berkantor saat jam kerja, ini patut dipertanyakan. Di mana tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat?” tegasnya.

Sorotan tajam juga datang dari kalangan pers. Fikriandi, Ketua DPC AKPERSI Kota Prabumulih, menyayangkan kejadian tersebut.

“DPRD terlahir sebagai wakil rakyat. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, seharusnya wakilnya hadir dan siap. Jika kejadian seperti ini diduga sering terjadi, maka patut dipertanyakan: di mana keterwakilan rakyat itu, di mana wadah aspirasi, dan di mana transparansi kebijakan yang selama ini mereka sandang?” ujar Fikriandi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini layak menjadi bahan diskusi publik demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat.

Pewarta.